Manusia, Nilai, MORALE, DAN hukum BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Manusia, Nilai, morale, dan hukum merupakan sesuatu yang dapat Tidak dipisahkan. Dewasa ini masalah-masalah Serius yang dihadapi Bangsa Indonesia berkaitan dengan Nilai, morale, dan hukum Antara rimasto mengenai kejujuran, Keadilan, menjilat, dan perbuatan negatif lainnya sehingga Perlu dikedepankan Pendidikan Agama dan Karena morale dengan adanya panutan, Nilai, bimbingan, dan Dalam morale Diri manusia sangat akan menentukan kepribadian individu atau jati diri manusia, Lingkungan Sosial dan kehidupan setiap Insan. Pendidikan Nilai yang mengarah kepada pembentukan morale yang sesuai dengan Norma kebenaran menjadi sesuatu yang esensial bagi pengembangan manusia yang utuh Dalam konteks Sosial. Pendidikan morali Tidak Hanya Terbatas pada Lingkungan akademis, tetapi dapat dilakukan Oleh Siapa saja dan dimana Saja. Secara Umum ada yang Tiga Lingkungan sangat kondusif untuk melaksanakan Pendidikan morale yaitu Lingkungan Keluarga, Lingkungan Pendidikan dan Lingkungan Masyarakat. Peran Keluarga Dalam Pendidikan mendukung terjadinya prose identifikasi, internalisasi, panutan dan reproduksi langsung Dari Nilai-nilai morale yang hendak ditanamkan sebagai pola orientasi dari kehidupan Keluarga. Hal-hal yang Juga Perlu diperhatikan Dalam Pendidikan morale di Lingkungan keluarga Adalah Penanaman kejujuran Nilai Nilai-, kedisiplinan dan tanggung Jawab Dalam segenap Aspek. 1.2 Rumusan Masalah Makalah ini membahas sekelumit mengenai manusia, Nilai, morale, dan hukum Yang mencakup hal-hal berikut 1.2.1 Manusia, Nilai, Norma Dan morale 1.2.2 Manusia dan Hukum 1.2.3 Hubungan Hukum dan morale 1.2.4 Problematika Hukum BAB II PEMBAHASAN 2.1 Manusia, Nilai, Norma Dan morale Meskipun banyak Pakar yang mengemukakan pengertian Nilai, Namun ada yang Telah disepakati dari semua pengertian ITU bahwa nilai berhubungan dengan manusia, dan selanjutnya Nilai ITU penting. Pengertian Nilai yang Telah dikemukakan Oleh setiap Pakar pada dasarnya Adalah upaya Dalam memberikan pengertian Secara holistik terhadap Nilai, Akan tetapi setiap orang tertarik pada bagian bagian yang 8220relatif Belum tersentuh8221 Oleh pemikir rimasto. Definisi yang mengarah pada pereduksian nilai Oleh stato Benda, terlihat pada pengertian nilai yang dikemukakan Oleh John Dewney yakni, il valore è oggetto di interesse sociale, Karena ia Melihat nilai dari sudut kepentingannya. Nilai dapat diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia baik Lahir maupun Batin. Bagi manusia Nilai dijadikan sebagai landasan, Alasan atau motivasi Dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadari maupun Tidak. Nilai ITU penting Bagi manusia. Apakah Nilai ITU dipandang dapat mendorong manusia Karena dianggap berada Dalam diri manusia atau nilai ITU menarik manusia Karena ada di Luar manusia yaitu terdapat pada objek, sehingga Nilai Lebih dipandang sebagai kegiatan menilai. Nilai itu Harus Jelas, Harus Semakin diyakini Oleh individu dan Harus diaplikasikan Dalam perbuatan. Menilai dapat diartikan menimbang yakni Suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu lainnya yang kemudian dilanjutkan dengan memberikan keputusan. Keputusan ITU menyatakan apakah sesuatu ITU bernilai Positif (berguna, Baik, indah) atau sebaliknya bernilai negatif. Hal ini dihubungkan dengan Unsur-Unsur yang ada pada diri manusia yaitu jasmani, Cipta, rasa, Karsa, dan kepercayaan. polaritas Nilai memiliki dan hirarki, Antara lain: a. Nilai menampilkan Diri Dalam Aspek positif dan Aspek negatif yang sesuai polaritas seperti baik dan dan Buruk keindahan kejelekan. b. Nilai tersusun Secara hierarkis yaitu hierarki urutan pentingnya. Nilai (valore) biasanya digunakan untuk menunjuk kata benda Abstrak yang dapat diartikan sebagai keberhargaan (vale la pena) atau kebaikan (bontà). Notonagoro membagi hierarki nilai Pokok yaitu: a. materiale Nilai yaitu sesuatu yang berguna bagi Unsur jasmani manusia. b. Nilai vitale yaitu Segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas. c. Nilai kerohanian yaitu sesuatu yang berguna Bagi Rohani manusia. Nilai kerohanian terbagi menjadi empat macam: a. Nilai kebenaran yang bersumber pada Unsur akal atau Rasio manusia b. Nilai keindahan atau nilai estetis yang bersumber pada Unsur perasaan estetis manusia c. Nilai kebaikan morale yang bersumber pada kehendak atau Karsa manusia d. Nilai religius yang bersumber pada kepercayaan manusia dengan disertai penghayatan melalui akal Budi dan nuraninya Hal-hal yang mempunyai nilai Tidak Hanya sesuatu Yang berwujud (materiale Benda) Saja, bahkan sesuatu Yang immateriale seringkali menjadi nilai yang sangat Tinggi dan Mutlak bagi manusia seperti Nilai religius. Nilai Juga berkaitan dengan cita-cita, keinginan, Harapan, dan Segala sesuatu pertimbangan interna (batiniah) manusia. Dengan demikian Nilai ITU Tidak konkret dan pada dasarnya bersifat subyektif. Nilai yang Abstrak dan subyektif ini Perlu Lebih dikonkretkan Serta dibentuk menjadi Lebih objektif. Wujud yang Lebih konkret dan objektif dari nilai Adalah normakaedah. Norma berasal dari italiano latino norma yakni, Yang berarti penyikut atau siku-siku, Suatu alat perkakas yang digunakan Oleh tukang kayu. Dari sinilah kita dapat mengartikan Norma sebagai pedoman, Ukuran, aturan atau kebiasaan. Jadi norma ialah sesuatu yang dipakai untuk mengatur sesuatu di Più atau Sebuah Ukuran. Dengan norma ini orang dapat menilai kebaikan atau keburukan Suatu perbuatan. Ada beberapa macam normakaedah Dalam Masyarakat, yaitu: a. Norma kepercayaan atau keagamaan b. Norma kesusilaan c. Norma sopan santunadab d. Norma hukum Dari Norma-norma yang ada, Norma hukum Adalah norma yang palizzata kuat Karena dapat dipaksakan pelaksanaannya Oleh penguasa (kekuasaan eksternal). Nilai Dan norma selanjutnya berkaitan dengan morale. berasal morale dari italiano latino mores yakni kata JAMAK dari mos yang berarti ADAT kebiasaan. Dalam Sedangkan Bahasa Indonesia morale diartikan dengan Susila. Sedangkan morale Adalah sesuai dengan ide-ide yang Umum diterima tentang tindakan manusia, mana Yang baik dan mana yang wajar. Istilah integritas mengandung morale dan martabat Pribadi manusia. Derajat kepribadian seseorang sangat ditentukan Oleh moralitas yang dimilikinya. Makna morale yang terkandung Dalam kepribadian seseorang ITU tercermin dari sikap dan tingkah lakunya. Bisa dikatakan manusia yang bermoral Adalah manusia yang sikap dan tingkah lakunya sesuai dengan Nilai Nilai-dan norma-norma yang berlaku Dalam Masyarakat. 2.2 Manusia Dan Hukum Hukum Dalam Masyarakat merupakan tuntutan, mengingat bahwa Kita Tidak mungkin menggambarkan Hidup manusia Tanpa atau di Luar Masyarakat. Maka manusia, Masyarakat, dan hukum merupakan pengertian yang Tidak Bisa dipisahkan. Untuk mencapai ketertiban Dalam Masyarakat, diperlukan adanya kepastian Dalam pergaulan antar-manusia Dalam Masyarakat. Kepastian ini Bukan saja agar kehidupan Masyarakat menjadi teratur akan tetapi Akan mempertegas Lembaga-Lembaga hukum mana yang melaksanakannya. Hukum yang baik Adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang Hidup (la legge vivente) Dalam Masyarakat, Yang tentunya sesuai Pula atau merupakan pencerminan Dari Nilai-nilai yang berlaku Dalam Masyarakat tersebut. Manusia Dan hukum Adalah dua le entità, Yang Tidak Bisa dipisahkan. Bahkan Dalam ilmu hukum, terdapat adagium Yang Yang terkenal berbunyi: 8220Ubi societas ibi jus8221 (di mana Ada Masyarakat di situ ada hukumnya). Artinya bahwa Dalam setiap pembentukan Suatu Bangunan struktur Sosial yang Bernama Masyarakat, Maka Selalu akan dibutuhkan Bahan yang bersifat sebagai 8220semen perekat8221 atas berbagai komponen pembentuk dari itu Masyarakat, dan yang berfungsi sebagai 8220semen perekat8221 tersebut Adalah hukum. Untuk keteraturan mewujudkan, Maka Mula Mula-manusia membentuk Suatu struktur tatanan (Organisasi) di Antara dirinya yang dikenal dengan istilah tatanan Sosial (ordine sociale) yang Bernama: Masyarakat. Guna membangun Dan mempertahankan tatanan Sosial Masyarakat yang teratur ini, Maka manusia membutuhkan Pranata pengatur yang terdiri Dari dua hal: aturan (hukum) Dan si pengatur (kekuasaan). 2.2.1 Tujuan Hukum Banyak teori atau pendapat mengenai tujuan hukum. Berikut teori-teori Dari para Ahli. 1. Prof. Subekti, SH: Hukum itu mengabdi pada tujuan Negara yaitu mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya dengan cara menyelenggarakan Keadilan. Keadilan ITU menuntut bahwa Dalam keadaan yang sama TIAP orang mendapat bagian yang sama pula. 2. Prof. Signor Dr. LJ. van Apeldoorn: Tujuan hukum Adalah mengatur hubungan Antara sesama manusia Secara Damai. Hukum menghendaki perdamaian Antara sesama. Dengan menimbang kepentingan yang bertentangan Secara teliti dan seimbang. 3. Geny. Tujuan hukum semata-mata ialah untuk mencapai Keadilan. Dan ia kepentingan Daya Dan guna kemanfaatan sebagai Unsur Dari Keadilan. 4. Roscoe Pound berpendapat bahwa hukum berfungsi sebagai alat merekayasa Masyarakat (legge è strumento di ingegneria sociale). 5. Muchatr Kusumaatmadja berpendapat bahwa tujuan Pokok dan Utama dari hukum Adalah ketertiban. Kebutuhan Akan ketertiban ini merupakan condizioni Costi Pokok bagi adanya Suatu Masyarakat manusia yang teratur. Tujuan hukum menurut hukum Positif Indonesia termuat Dalam pembukasu UUD 1945 Alinea keempat yang berbunyi 8220..untuk membentuk Suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah Darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan Umum, mencerdaskan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian Abadi Dan sosial8221 Keadilan. Pada umumnya hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum Dalam Masyarakat. ITU Selain, menjaga dan mencegah agar TIAP orang Tidak menjadi Hakim ATAS dirinya sendiri, Namun TIAP perkara Harus diputuskan Oleh Hakim berdasarkan dengan ketentuan yang Sedang berlaku. 2.2.2 Penegakan Hukum Indonesia Adalah Negara yang berdasarkan ATAS hukum (Rechtstaat), Bukan berdasarkan kekuasaan (machstaat) apalagi bercirikan Negara penjaga malam (nachtwachterstaat). Sejak Awal kemerdekaan, para Bapak Bangsa ini Sudah menginginkan bahwa Negara Indonesia Harus dikelola berdasarkan hukum. Ketika memilih bentuk Negara hukum, otomatis complessive degli ospiti penyelenggaraan Negara ini Harus sedapat mungkin berada Dalam koridor hukum. Semua Harus diselenggarakan Secara teratur (in ordine) Dan setiap pelanggaran terhadapnya haruslah dikenakan sanksi yang sepadan. hukum Penegakkan, dengan demikian, Adalah Suatu Dalam kemestian Suatu negara hukum. Penegakan hukum Adalah Juga Ukuran untuk Kemajuan dan kesejahteraan Suatu Negara. Karena, Negara-negara maju di Dunia biasanya ditandai, Tidak sekedar perekonomiannya maju, Namun Juga penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) 8211nya berjalan Baik. Dalam menegakkan hukum ada yang Tiga Unsur Harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan Keadilan. Friedmann berpendapat bahwa efektifitas hukum ditentukan Oleh Tiga komponen, yaitu: a. Substansi hukum Yaitu materi atau muatan hukum. Dalam hal ini peraturan haruslah peraturan Yang Benar-Benar dibutuhkan Oleh Masyarakat untuk mewujudkan ketertiban Bersama. b. Aparat Penegak Hukum Agar hukum dapat ditegakkan, pengawalan diperlukan Yang dilaksanakan Oleh aparat penegak hukum yang memiliki komitmen dan integritas Tinggi terhadap terwujudnya tujuan hukum. c. Budaya Hukum Budaya hukum yang dimaksud Adalah budaya Masyarakat yang Tidak berpegang pada pemikiran bahwa hukum ada untuk dilanggar, sebaliknya hukum ada untuk dipatuhi demi terwujudnya kehidupan bersama yang tertib dan saling menghargai sehingga harmonisasi kehidupan bersama dapat terwujud. Banyak pihak menyoroti penegakan hukum di Indonesia sebagai 8216jalan di tempat8217 ataupun Malah 8216tidak berjalan sama sekali.8217 Pendapat ini mengemuka utamanya Dalam fenomena pemberantasan korupsi dimana tercipta Kesan bahwa penegak hukum cenderung 8216tebang pilih8217, alias Hanya memilih Kasus-Kasus kecil dengan 8216penjahat-penjahat kecil8217 daripada buronan kelas Kakap yang Lama bertebaran di Dalam dan Luar Negeri. Pendapat tersebut Bisa Jadi Benar kalau penegakan hukum Visualizzati di recente dari sisi korupsi Saja. Namun sesungguhnya penegakan hukum bersifat Luas. Istilah hukum Luas sendiri Sudah. Hukum Tidak semata-mata peraturan perundang-Undangan Namun Juga Bisa bersifat keputusan Kepala ADAT. Hukum-gioco di parole Bisa diartikan sebagai pedoman bersikap tindak ataupun sebagai petugas. Dalam Suatu hukum penegakkan, sesuai kerangka Friedmann, hukum Harus diartikan sebagai Suatu ISI hukum (contenuto del diritto), tata laksana hukum (struttura del diritto) dan budaya hukum (cultura della legge). Sehingga, penegakan hukum Tidak saja dilakukan melalui perundang-Undangan, Namun Juga bagaimana memberdayakan aparat dan fasilitas hukum. Juga, yang tak kalah pentingnya Adalah bagaimana menciptakan budaya hukum Masyarakat yang kondusif untuk hukum penegakan. Contoh palizzata aktual Adalah tentang Perda Kawasan Bebas rokok misalnya. Peraturan ini Secara normatif sangat baik Karena perhatian yang begitu besar Masyarakat terhadap Kesehatan. Namun, apakah Telah berjalan efektif Ternyata Belum. Karena, fasilitas yang minim, Juga aparat penegaknya yang terkadang Tidak memberikan contoh yang Baik. Sama halnya dengan Masyarakat perokok, kebiasaan untuk merokok di Tempat-Tempat publik Adalah Suatu budaya yang agak Sulit diberantas. Oleh karenanya, penegakan hukum menuntut konsistensi dan keberanian Dari aparat. Juga, hadirnya fasilitas penegakan hukum yang Adalah ottimale Suatu kemestian. Misalnya, Perda Kawasan bebas rokok Harus didukung dengan memperbanyak tanda-Tanda larangan merokok, atau menyediakan ruangan khusus perokok, ataupun allarme memasang di ruangan yang sensitif dengan più presto. Masyarakatpun Harus senantiasa mendapatkan penyadaran dan pembelajaran yang kontinyu. Maka, penyadaran programma, kampanye, Pendidikan, apapun namanya, Harus Terus menerus digalakkan dengan metode yang partisipatif. Karena, Adalah hak dari warganegara untuk mendapatkan Informasi dan pengetahuan yang tepat dan Benar Akan hal-hal yang penting dan berguna Bagi kelangsungan hidupnya. 2.2.3 Hubungan Hukum dan morale Antara hukum dan morale terdapat hubungan yang erat sekali. Ada pepatah Roma yang mengatakan 8220quid leges sine moribus8221 (APA artinya undang-undang jika Tidak disertai moralitas). Dengan demikian hukum Tidak akan berarti Tanpa disertai moralitas. Oleh Karena itu kualitas hukum Harus Selalu diukur dengan norma morale, perundang-Undangan yang immorale Harus diganti. Disisi rimasto morale Juga membutuhkan hukum, sebab morale Tanpa hukum Hanya angan-angan Saja kalau Tidak di undangkan atau di lembagakan Dalam Masyarakat. Meskipun hubungan hukum dan begitu morale erat, Namun hukum dan tetap morale Berbeda, sebab Dalam kenyataannya 8216mungkin8217 ada yang hukum bertentangan dengan atau morale ada undang-undang yang immorale, Yang berarti terdapat ketidakcocokan Antara hukum dan morale. Untuk ITU Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia dewasa ini. Apalagi Dalam konteks membutuhkan hukum. Kualitas hukum terletak pada Bobot morale yang menjiwainya. Tanpa moralitas hukum Tampak Kosong dan hampa (Dahlan Thaib, H.6). Namun demikian perbedaan Antara hukum dan Jelas Sangat morale. Perbedaan antara hukum dan menurut morale K. Berten: 1. Hukum Lebih dikodifikasikan daripada moralitas, artinya dibukukan Secara sistematis Dalam kitab perundang-Undangan. Oleh Karena itu Norma hukum Lebih memiliki kepastian dan objektif dibanding dengan norma morale. Sedangkan norma Lebih morale subjektif dan akibatnya Lebih banyak 8216diganggu8217 Oleh diskusi Yang Yang mencari kejelasan tentang yang Harus dianggap IVU dan tidak ETIS. 2. Meski morale dan hukum mengatur tingkah laku manusia, Namun hukum membatasi diri sebatas lahiriah Saja, sedangkan morale menyangkut Juga sikap batin seseorang. 3. Sanksi yang berkaitan dengan hukum Berbeda dengan sanksi yang berkaitan dengan moralitas. Hukum untuk sebagian dapat Besar dipaksakan, pelanggar akan terkena hukuman. Tapi norma ETIS Tidak Bisa dipaksakan, sebab paksaan Hanya menyentuh bagian Luar, sedangkan perbuatan ETIS justru berasal Dari Dalam. Satu-satunya sanksi dibidang moralitas Hanya hati yang Tidak tenang. 4. Hukum didasarkan atas kehendak Masyarakat dan akhirnya ATAS kehendak Negara. Meskipun hukum Tidak langsung berasal dari Negara seperti hukum ADAT, Namun hukum ITU Harus di akui Oleh Negara supaya berlaku sebagai hukum. moralitas berdasarkan ATAS norma-norma morale yang melebihi pada individu dan Masyarakat. Dengan cara demokratis atau dengan cara rimasta Masyarakat dapat mengubah hukum, TAPI Masyarakat Tidak dapat mengubah atau membatalkan Suatu norma morale. Morale menilai hukum dan tidak sebaliknya. Sedangkan Gunawan Setiardja membedakan hukum dan morale: 1. Visualizzati di recente Dari dasarnya, hukum memiliki dasar yuridis, konsesus dan hukum Alam sedangkan morale Alam hukum berdasarkan. 2. Visualizzati di recente dari otonominya hukum bersifat eteronomia (Datang dari luar diri manusia), sedangkan bersifat morale otonom (Datang dari diri sendiri). 3. Visualizzati di recente dari pelaksanaanya hukum Secara lahiriah dapat dipaksakan, 4. Visualizzati di recente dari sanksinya hukum bersifat yuridis. morale berbentuk sanksi kodrati, batiniah, menyesal, Malu terhadap Diri sendiri. 5. Visualizzati di recente dari tujuannya, hukum mengatur kehidupan manusia Dalam kehidupan bernegara, sedangkan morale mengatur kehidupan manusia sebagai manusia. 6. Visualizzati di recente dari waktu dan Tempat, hukum tergantung pada waktu dan Tempat, sedangkan morale Secara objektif Tidak tergantung pada Tempat dan waktu (1990,119). 2.2.4 Problematika Hukum Problema palizzata mendasar dari hokum di Indonesia Adalah manipulasi atas fungsi hokum Oleh pengemban kekuasaan. Problema akut Dan mendapat sorotan Adalah Lain: a. Aparatur penegak hukum ditengarai kurang banyak diisi Oleh Sumber Daya manusia yang berkualitas. Padahal SDM yang sangat Ahli Serta memiliki integritas Dalam jumlah yang banyak Sangat dibutuhkan. b. Peneggakkan hukum Tidak berjalan sebagaimana mestinya Karena Sering mengalami intervensi kekuasaan dan uang. Uang menjadi permasalahan Karena Negara Belum mampu mensejahterakan aparatur penegak hukum. c. Kepercayaan Masyarakat terhadap aparatur penegak hukum Semakin surut. Hal ini berakibat pada tindakan anarkis Masyarakat untuk menentukan sendiri Siapa yang dianggap Adil. d. Para pembentuk peraturan perundang-Undangan Sering Tidak memerhatikan keterbatasan aparatur. Peraturan perundang-Undangan yang dibuat sebenarnya Sulit untuk dijalankan. e. Kurang diperhatikannya kebutuhan waktu untuk mengubah paradigma dan pemahaman aparatur. Bila aparatur penegak hukum Tidak paham betul isi peraturan perundang-Undangan Tidak mungkin ada efektivitas peraturan di Tingkat Masyarakat. Problema berikutnya Adalah hukum di Indonesia Hidup di Dalam Masyarakat yang Tidak berorientasi kepada hukum. Akibatnya hukum Hanya dianggap sebagai representasi dan simbolo negara yang ditakuti. Keadilan kerap berpihak pada mereka yang memiliki stato Sosial yang Lebih Tinggi Dalam Masyarakat. Contoh Kasus Adalah Kasus IBU Prita Mulyasari. Pekerjaan besar menghadang Bangsa Indonesia di bidang hukum. Berbagai upaya Perlu dilakukan agar Bangsa dan Rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan dapat merasakan APA yang dijanjikan Dalam hukum. BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan Manusia, Nilai, morale dan hukum Adalah Suatu hal yang berkaitan Saling Saling dan menunjang. Sebagai Warga negara Kita Perlu mempelajari, menghayati dan melaksanakan dengan ikhlas mengenai Nilai, morale kehidupan dan hukum agar terjadi keselarasan dan Harmoni. 3.2 Saran Penegakan hukum Harus memperhatikan keselarasan Antara Keadilan dan kepastian hukum. Karena, tujuan hukum Antara rimasto Adalah untuk menjamin terciptanya Keadilan (giustizia), hukum kepastian (certezza del diritto), dan kesebandingan hukum (uguaglianza davanti alla legge). Penegakan hukum-gioco di parole Harus dilakukan Dalam proporsi yang baik dengan penegakan hak asasi manusia. Dalam arti, Jangan Lagi ada yang penegakan hukum bersifat diskriminatif, menyuguhkan kekerasan dan tidak sensitif Jender. Penegakan hukum Jangan dipertentangkan dengan penegakan HAM. Karena, sesungguhnya keduanya dapat berjalan seiring ketika para penegak hukum memahami betul hak-hak Warga Negara Dalam konteks hubungan Antara Negara hukum dengan Masyarakat sipil. Secara bahasa manusia berasal dari kata 8220manu8221 (Sansekerta), 8220mens8221 (Latina), Yang berarti berpikir, Budi berakal atau makhluk ang berakal Budi (mampu menguasai makhluk Lain). Secara istilah manusia dapat diartikan Sebuah konsep atau Sebuah Fakta, Sebuah gagasan REALITAS Atau, Sebuah Kelompok (genere) atau seorang individu. Dalam hubungannya dengan Lingkungan, manusia merupakan Suatu oganisme Hidup (organismo vivente). Terbentuknya Pribadi seseorang dipengaruhi Oleh Lingkungan bahkan Secara Ekstrim dapat dikatakan, setiap orang berasal dari satu Lingkungan, Baik Lingkungan vertikal (genetika, Tradisi), orizzontale (geografik, fisik, Sosial), maupun kesejarahan. Tatkala seorang bayi Lahir, IA merasakan perbedaan Suhu dan kehilangan energi, dan Oleh Karena itu ia menangis, menuntut agar perbedaan ITU berkurang dan kehilangan ITU tergantikan. Dari sana Timbul anggapan dasar bahwa setiap manusia di anugerahi kepekaan (senso) membedakan Untuk (senso di discriminazione) Dan keinginan Hidup untuk. Untuk dapat Hidup, ia sesuatu membutuhkan. Alat untuk memenuhi kebutuhan ITU bersumber dari Lingkungan Manusia Adalah makhluk yang dapat Tidak dengan Segera menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pada masa bayi sepenuhnya manusia tergantung kepada individu rimasto. Ia Belajar berjalan, Belajar makan, Belajar berpakaian, Belajar membaca, Belajar membuat sesuatu dan sebagainya, memerlukan bantuan orang yang lain Lebih dewasa. Malinowski (1949), Salah Satu Tokoh ilmu Antropologi dari Polandia menyatakan bahwa ketergantungan individu terhadap individu rimasto Dalam kelompoknya dapat terlihat Dari Usaha-Usaha manusia Dalam memenuhi kebutuhan Biologis dan kebutuhan sosialnya yang dilakukan melalui perantaraan kebudayaan. Rasa aman Secara khusus tergantung kepada adanya sistema perlindungan Dalam rumah, Pakaian dan peralatan. Perlindungan Akan Lebih Mudah diwujudkan kalau manusia berkelompok. Untuk menghasilkan keamanan dan kenyamanan Hidup berkelompok ini, diciptakan aturan-aturan dan Kontrol-Kontrol Sosial tentang APA yang boleh dan yang Tidak Boleh dilakukan Oleh setiap Anggota Kelompok. Selain ITU ditentukan Pula Siapa yang berhak mengatur kehidupan Kelompok untuk tercapainya tujuan Bersama. Nilai Adalah sesuatu yang berharga, bermutu, kualitas menunjukkan, dan berguna Bagi manusia. Sesuatu ITU bernilai berarti sesuatu ITU berharga atau berguna Bagi kehidupan manusia. Sifat-sifat nilai Adalah Sebagai berikut. 1. Nilai ITU Suatu relitas Abstrak dan ada Dalam kehidupan manusia. Nilai yang bersifat Abstrak diindra Tidak dapat. Hal yang dapat diamati hanyalah objek yang bernilai ITU. Misalnya orang yang memiliki kejujuran. Kejujuran Adalah Nilai, tetapi Kita pregiudizi Tidak menindra kejujuran ITU. 2. Nilai memiliki sifat normativo, artinya Nilai mengandung Harapan, cita-cita dan Suatu keharusan. Nilai diwujudkan Dalam bentuk Norma sebagai landasan manusia Dalam bertindak. Misalnya Nilai Keadilan. Semua orang berharap manusia dan dan mendapatkan berperilaku yang mencerminkan Keadilan Nilai. 3. Niliai berfungsi sebagai Daya Dan dorong manusia Adalah pendukung Nilai. Manusia bertindak berdasar dan didorong Oleh nilai yang diyakininya. Misalnya Nilai ketakwaan. Adanya Nilai ini menjadikan semua orang terdorong untuk Bisa mencapai derajat ketakwaan. 183 Menurut Cheng (1995): Nilai merupakan sesuatu yang potensial, Dalam arti terdapatnya hubungan yang Harmonis dan Kreatif, sehingga berfungsi untuk menyempurnakan manusia, sedangkan kualitas merupakan atribut atau sifat Yang seharusnya dimiliki (Dalam Lasyo 1999, hlm.1). 183 Menurut Lasyo (1999, hlm.9) sebagai berikut: Nilai bagi manusia merupakan landasan atau motivasidalam Segala tingkah laku atau perbuatannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai yaitu sesuatu yang menjadi etika atau estetika yang menjadi pedoman Dalam berperilaku. Manusia sebagai makhluk yang akan bernilai memaknai nilai Dalam Dua konteks, Pertama akan memandang nilai sebagai sesuatu yang objektif, apabila dia memandang nilai ITU ada meskipun Tanpa ada yang menilainya, bahkan memandang Nilai Telah ada sebelum adanya manusia sebagai penilai. Baik Dan Buruk, Benar dan salah Bukan Hadir Karena Hasil persepsi dan penafsiran manusia, tetapi ada sebagai sesuatu yang ada dan menuntun manusia Dalam kehidupannya. kedua Pandangan di ATAS memandang Nilai ITU subjektif, artinya Nilai sangat tergantung pada subjek yang menilainya. Jadi Nilai memang Tidak akan ada dan tidak akan Hadir Tanpa hadirnya penilai. Oleh Karena itu nilai melekat dengan subjek penilai. berasal morale dari kata italiano costumi latini yang berarti ADAT mores kebiasaan. Kata ini mempunyai sinonim mos, Moris, costumi costumi maniera Atau, la morale. Dalam Bahasa Indonesia, kata morale berarti akhlak (bahasa arabo) atau kesusilaan Yang mengandung makna tata tertib batin atau tata tertib hati Nurani yang menjadi pembimbing tingkah laku batin Dalam hidup. Kata morale ini dalam Bahasa Yunani sama dengan ethos yang menjadi etika. Secara etimologis, etika Adalah AJARAN tentang Baik Buruk, Yang diterima Masyarakat Umum tentang sikap, perbuatan, kewajiban, dan sebagainya. Morale Secara ekplisit Adalah hal-hal yang berhubungan dengan prose sosialisasi individu Tanpa morale manusia Tidak Bisa melakukan prose sosialisasi. Morale Dalam Zaman sekarang mempunyai nilai implisit Karena banyak orang yang mempunyai morale atau sikap amorale ITU dari sudut Pandang yang sempit. Morale ITU sifat dasar yang diajarkan di Sekolah-Sekolah dan manusia Harus mempunyai morale jika ia ingin dihormati Oleh sesamanya. Morale Adalah Nilai ke-absolutan Dalam kehidupan bermasyarakat Secara utuh. terhadap di visitatori morale diukur dari kebudayaan Masyarakat setempat. Morale Adalah perbuatantingkah lakuucapan seseorang Dalam berinteraksi dengan manusia. Apabila yang dilakukan seseorang ITU sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di Masyarakat tersebut dan dapat diterima Serta menyenangkan Lingkungan masyarakatnya, Maka orang ITU dinilai mempunyai morale yang Baik, begitu Juga sebaliknya. Moral Adalah Produk dari budaya dan Agama. Jadi morale Adalah tata aturan norma-norma yang bersifat Abstrak yang mengatur kehidupan manusia untuk melakukan perbuatan tertentu dan sebagai pengendali yang mengatur manusia untuk menjadi manusia yang Baik. Disamping ADAT istiadat Tadi, ada yang Kaidah mengatur kehidupan manusia yaitu hukum, Yang biasanya dibuat dengan sengaja dan mempunyai sanksi yang Jelas. Hukum dibuat dengan tujuan untuk mengatur kehidupan Masyarakat agar terjadi keserasian diantara Warga Masyarakat sistema dan Sosial yang di Bangun Oleh Suatu Masyarakat. Pada Masyarakat moderno hukum dibuat Oleh Lembaga 8211 Lembaga yang di berikan wewenang Oleh Rakyat. Complessive degli ospiti Kaidah Dalam Masyarakat pada intinya Adalah mengatur Masyarakat agar mengikuti pola perilaku yang disepakati sistema Oleh Sosial dan budaya yang berlaku pada Masyarakat tersebut. Pola-pola perilaku merupakan cara-cara Masyarakat bertindak atau berkelakuan yang sama dan Harus diikuti Oleh semua Anggota Masyarakat tersebut. Setiap tindakan manusia Dalam Masyarakat Selalu mengikuti pola-pola perilaku Masyarakat Tadi. Pola perilaku Berbeda dengan kebiasaan. Kebiasaan merupakan cara bertindak seseorang yang kemudian diakui dan mungkin diikuti orang Oleh lain. Pola perilaku dan norma-norma yang dilakukan dan dilaksanakan pada khususnya apabila seseorang berhubungan dengan orang rimasto, organizzazione Sosial dinamakan. E. Manusia, Nilai, morale dan Hukum Meskipun banyak Pakar yang mengemukakan pengertian Nilai, Namun ada yang Telah disepakati dari semua pengertian ITU bahwa nilai berhubungan dengan manusia, dan selanjutnya Nilai ITU penting. Pengertian Nilai yang Telah dikemukakan Oleh setiap Pakar pada dasarnya Adalah upaya Dalam memberikan pengertian Secara holistik terhadap Nilai, Akan tetapi setiap orang tertarik pada bagian bagian yang 8220relatif Belum tersentuh8221 Oleh pemikir rimasto. Definisi yang mengarah pada pereduksian nilai Oleh stato Benda, terlihat pada pengertian nilai yang dikemukakan Oleh John Dewney yakni, il valore è oggetto di interesse sociale, Karena ia Melihat nilai dari sudut kepentingannya. Nilai dapat diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia baik Lahir maupun Batin. Bagi manusia Nilai dijadikan sebagai landasan, Alasan atau motivasi Dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadari maupun Tidak. Nilai ITU penting Bagi manusia. Apakah Nilai ITU dipandang dapat mendorong manusia Karena dianggap berada Dalam diri manusia atau nilai ITU menarik manusia Karena ada di Luar manusia yaitu terdapat pada objek, sehingga Nilai Lebih dipandang sebagai kegiatan menilai. Nilai itu Harus Jelas, Harus Semakin diyakini Oleh individu dan Harus di aplikasikan Dalam perbuatan. Menilai dapat di artikan menimbang yakni Suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu lainnya yang kemudian dilanjutkan dengan memberikan keputusan. Keputusan ITU menyatakan apakah sesuatu ITU bernilai Positif (berguna, Baik, indah) atau sebaliknya bernilai negatif. Hal ini dihubungkan dengan Unsur-Unsur yang ada pada diri manusia yaitu jasmani, Cipta, rasa, Karsa, dan kepercayaan. polaritas Nilai memiliki dan hirarki, Antara rimasto: 1. Nilai menampilkan diri Dalam Aspek positif dan ASPEK negatif yang sesuai polaritas seperti baik dan dan Buruk keindahan kejelekan. 2. Nilai tersusun Secara hierarkis yaitu hierarki urutan pentingnya. Nilai (valore) biasanya digunakan untuk menunjuk kata benda Abstrak yang dapat diartikan sebagai keberhargaan (vale la pena) atau kebaikan (bontà). Notonagoro membagi hierarki nilai Pokok yaitu: 3. materiale Nilai yaitu sesuatu yang berguna bagi Unsur jasmani manusia. 4. Nilai vitale yaitu Segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas. 5. Nilai kerohanian yaitu sesuatu yang berguna Bagi Rohani manusia. Nilai kerohanian terbagi menjadi empat macam: 1. Nilai kebenaran yang bersumber pada Unsur akal atau Rasio manusia 2. Nilai keindahan atau nilai estetis yang bersumber pada Unsur perasaan estetis manusia 3. Nilai kebaikan morale yang bersumber pada kehendak atau Karsa manusia 4. Nilai religius yang bersumber pada kepercayaan manusia dengan disertai penghayatan melalui akal Budi dan nuraninya Hal-hal yang mempunyai nilai Tidak Hanya sesuatu Yang berwujud (materiale Benda) Saja, bahkan sesuatu Yang immateriale seringkali menjadi nilai yang sangat Tinggi dan Mutlak bagi manusia seperti Nilai religius. Nilai Juga berkaitan dengan cita-cita, keinginan, Harapan, dan Segala sesuatu pertimbangan interna (batiniah) manusia. Dengan demikian Nilai ITU Tidak konkret dan pada dasarnya bersifat subyektif. Nilai yang Abstrak dan subyektif ini Perlu Lebih dikonkretkan Serta dibentuk menjadi Lebih objektif. Wujud yang lebih konkret dan objektif dari nilai adalah normakaedah. Norma berasal dari bahasa latin yakni norma, yang berarti penyikut atau siku-siku, suatu alat perkakas yang digunakan oleh tukang kayu. Dari sinilah kita dapat mengartikan norma sebagai pedoman, ukuran, aturan atau kebiasaan. Jadi norma ialah sesuatu yang dipakai untuk mengatur sesuatu yang lain atau sebuah ukuran. Dengan norma ini orang dapat menilai kebaikan atau keburukan suatu perbuatan. Ada beberapa macam normakaedah dalam masyarakat, yaitu: 1. Norma kepercayaan atau keagamaan 2. Norma kesusilaan 3. Norma sopan santunadab Dari norma-norma yang ada, norma hukum adalah norma yang paling kuat karena dapat dipaksakan pelaksanaannya oleh penguasa (kekuasaan eksternal). Nilai dan norma selanjutnya berkaitan dengan moral. Moral berasal dari bahasa latin yakni mores kata jamak dari mos yang berarti adat kebiasaan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia moral diartikan dengan susila. Sedangkan moral adalah sesuai dengan ide-ide yang umum diterima tentang tindakan manusia, mana yang baik dan mana yang wajar. Istilah moral mengandung integritas dan martabat pribadi manusia. Derajat kepribadian seseorang sangat ditentukan oleh moralitas yang dimilikinya. Makna moral yang terkandung dalam kepribadian seseorang itu tercermin dari sikap dan tingkah lakunya. Bisa dikatakan manusia yang bermoral adalah manusia yang sikap dan tingkah lakunya sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. F. Hubungan Manusia Dengan Nilai Nilai berhubungan erat dengan kegiatan manusia menilai. Menilai berarti menimbang, yaitu kegiatan manusia menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, yang selanjutnya di ambil suatu keputusan. Keputusan nilai dapat menyatakan berguna atau tidak berguna, benar atau salah, baik atau buruk, penilaian ini di hubungkan dengan unsur-unsur atau hal yang ada pada manusia. G. Hubungan Manusia dengan Moral Moral memiliki arti yang hampir sama dengan etika. Etika berasal daribahasa kuno yang berarti ethos dalam bentuk tunggal ethos memiliki banyak artiyaitu tempat tinggal biasa, padang rumput, kebiasaan, adat, watak sikap, dan caraberfiki. Dalam bentuj jamak ethos (ta etha) yang artinya adat kebiasaan. Moralberasal dari bahsa latin yaitu mos (jamaknya mores) yang berarti adat, cara, dantampat tinggal. Dengan demikian secara etismologi kedua kata tersebut bermaknasama hannya asal uasul bahasanya yang berbeda dimana etika dari bahasa yunanisementara moral dari bahasa latin. Moral yang pengertiaannya sama dengan etika dalam makna nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Dalam ilmu filsafat moral banyak unsur yang dikaji secara kritis, di landasi rasionalitas manusia seperti sifat hakiki manusia, prinsip kebaikan, pertimbangan etis dalam pengambilan keputusan terhadap sesuatu dan sebagainya. Moral lebih kepada sifat aplikatif yaitu berupa nasehat tentang hal-hal yang baik. Ada beberapa unsur dari kaidah moral yaitu. 1. Hati nurani merupakan fenomena Moral yang sangat hakiki. Hati nurani merupakan penghayatan tentang baik atau buruk mengenai perilaku manusia dan hati nurani ini selalu di hubunngkan dengan kesadaran manusia dan selalu terkait dalam dengan situasi kongkret. Dengan hati nurani manusia akan sanggup mererfleksikan dirinya terutama dalam mengenai dirinya sendiri atau juga mengenal orang. 2. Kebebasan dan tanggung jawab. Kebebasan adalah milik individu yang sangat hakiki dan manusiawi dankarena manusia pada dasarnya adalah makhluk bebas. Tetapi di dalam kebebasan itu juga terbatas karena tidak boleh bersinggungan dengan kebebasan orang lain ketika mereka melakukan interaksi. Jadi, manusia itu adalah makhluk bebas yang dibatasi oleh lingkungannya sebagai akibat tidak mampunya ia untuk hidup sendiri. 3. Nilai dan Norma Moral. Nilai dan moral akan muncul ketika berada pada orang lain dan ia akan bergabung dengan nilai lain seperti agama, hukum, dan budaya. Nilai moral terkait dalam tanggung jawab seseorang. Antara hukum dan moral terdapat hubungan yang erat sekali. Ada pepatah roma yang mengatakan 8220quid leges sine moribus8221 (apa artinya undang-undang jika tidak disertai moralitas). Dengan demikian hukum tidak akan berarti tanpa disertai moralitas. Oleh karena itu kualitas hukum harus selalu diukur dengan norma moral, perundang-undangan yang immoral harus diganti. Disisi lain moral juga membutuhkan hukum, sebab moral tanpa hukum hanya angan-angan saja kalau tidak di undangkan atau di lembagakan dalam masyarakat. Meskipun hubungan hukum dan moral begitu erat, namun hukum dan moral tetap berbeda, sebab dalam kenyataannya 8216mungkin8217 ada hukum yang bertentangan dengan moral atau ada undang-undang yang immoral, yang berarti terdapat ke tidak cocokan antara hukum dan moral. Untuk itu dalam konteks ketatanegaraan indonesia dewasa ini. Apalagi dalam konteks membutuhkan hukum. Kualitas hukum terletak pada bobot moral yang menjiwainya. Tanpa moralitas hukum tampak kosong dan hampa (Dahlan Thaib, h.6). Namun demikian perbedaan antara hukum dan moral sangat jelas. Perbedaan antara hukum dan moral menurut K. Berten. 1. Hukum lebih dikodifikasikan daripada moralitas, artinya dibukukan secara sistematis dalam kitab perundang-undangan. Oleh karena itu norma hukum lebih memiliki kepastian dan objektif dibanding dengan norma moral. Sedangkan norma moral lebih subjektif dan akibatnya lebih banyak 8216diganggu8217 oleh diskusi yang yang mencari kejelasan tentang yang harus dianggap etis dan tidak etis. 2. Meski moral dan hukum mengatur tingkah laku manusia, namun hukum membatasi diri sebatas lahiriah saja, sedangkan moral menyangkut juga sikap batin seseorang. 3. Sanksi yang berkaitan dengan hukum berbeda dengan sanksi yang berkaitan dengan moralitas. Hukum untuk sebagian besar dapat di paksakan, pelanggar akan terkena hukuman. Tapi norma etis tidak bisa di paksakan, sebab paksaan hanya menyentuh bagian luar, sedangkan perbuatan etis justru berasal dari dalam. Satu-satunya sanksi di bidang moralitas hanya hati yang tidak tenang. 4. Hukum di dasarkan atas kehendak masyarakat dan akhirnya atas kehendak negara. Meskipun hukum tidak langsung berasal dari negara seperti hukum adat, namun hukum itu harus di akui oleh negara supaya berlaku sebagai hukum. moralitas berdasarkan atas norma-norma moral yang melebihi pada individu dan masyarakat. Dengan cara demokratis atau dengan cara lain masyarakat dapat mengubah hukum, tapi masyarakat tidak dapat mengubah atau membatalkan suatu norma moral. Moral menilai hukum dan tidak sebaliknya. Sedangkan Gunawan Setiardja membedakan hukum dan moral. 1. Dilihat dari dasarnya, hukum memiliki dasar yuridis, konsesus dan hukum alam sedangkan moral berdasarkan hukum alam. 2. Dilihat dari otonominya hukum bersifat heteronom (datang dari luar diri manusia), sedangkan moral bersifat otonom (datang dari diri sendiri). 3. Dilihat dari pelaksanaanya hukum secara lahiriah dapat dipaksakan, 4. Dilihat dari sanksinya hukum bersifat yuridis. moral berbentuk sanksi kodrati, batiniah, menyesal, malu terhadap diri sendiri. 5. Dilihat dari tujuannya, hukum mengatur kehidupan manusia dalam kehidupan bernegara, sedangkan moral mengatur kehidupan manusia sebagai manusia. 6. Dilihat dari waktu dan tempat, hukum tergantung pada waktu dan tempat, sedangkan moral secara objektif tidak tergantung pada tempat dan waktu (1990,119). H. Hubungan Manusia dengan Hukum Hukum dalam masyarakat merupakan tuntutan, mengingat bahwa kita tidak mungkin menggambarkan hidup manusia tanpa atau di luar masyarakat. Maka manusia, masyarakat, dan hukum merupakan pengertian yang tidak bisa dipisahkan. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat, diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar-manusia dalam masyarakat. Kepastian ini bukan saja agar kehidupan masyarakat menjadi teratur akan tetapi akan mempertegas lembaga-lembaga hukum mana yang melaksanakannya. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (the living law) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Manusia dan hukum adalah dua entitas yang tidak bisa di pisahkan. Bahkan dalam ilmu hukum, terdapat adagium yang terkenal yang berbunyi: 8220Ubi societas ibi jus8221 (di mana ada masyarakat di situ ada hukumnya). Artinya bahwa dalam setiap pembentukan suatu bangunan struktur sosial yang bernama masyarakat, maka selalu akan dibutuhkan bahan yang bersifat sebagai 8220semen perekat8221 atas berbagai komponen pembentuk dari masyarakat itu, dan yang berfungsi sebagai 8220semen perekat8221 tersebut adalah hukum. Untuk mewujudkan keteraturan, maka mula-mula manusia membentuk suatu struktur tatanan (organisasi) di antara dirinya yang dikenal dengan istilah tatanan sosial (social order) yang bernama: masyarakat. Guna membangun dan mempertahankan tatanan sosial masyarakat yang teratur ini, maka manusia membutuhkan pranata pengatur yang terdiri dari dua hal: aturan (hukum) dan si pengatur (kekuasaan).
No comments:
Post a Comment